Lombok Timur menjadi sorotan tajam terkait statemen Bupati Lotim yang dinilai tidak konsisten dan membingungkan. Dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung pada Senin, 6 April, DPRD Lombok Timur berkolaborasi dengan Aliansi Pemuda dan Aktivis (ALPA) untuk membahas isu kelangkaan LPG 3 Kg. Sayangnya, pertemuan ini tidak menghasilkan solusi konkret, dan menjadi sebuah momen frustrasi bagi masyarakat yang terus menghadapi masalah kelangkaan dan harga yang terus melambung.
Kekecewaan ALPA Terhadap Penanganan Krisis
Aliansi Pemuda dan Aktivis (ALPA) Lombok Timur secara terbuka mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Mereka menilai bahwa baik DPRD, pemerintah daerah, maupun distributor tidak berhasil memberikan solusi yang nyata. Sementara itu, masyarakat terpaksa berjuang menghadapi situasi kelangkaan yang terus berlanjut.
Ketua ALPA Lotim, Hadi Tamara, dengan tegas menyatakan bahwa masalah ini bukanlah isu baru. Penanganannya terkesan lamban dan tidak terarah, serta dipenuhi oleh kebijakan yang tidak tepat. Ia menegaskan, “Kelangkaan LPG ini sudah berlangsung lama, tetapi penanganannya tampak tidak teratur. Kami melihat adanya kebijakan yang keliru, bahkan yang cenderung memperburuk situasi.”
Keraguan Terhadap Pernyataan Bupati
ALPA juga mengarahkan kritik tajam kepada Bupati Lombok Timur. Mereka menilai bahwa statemen dan sikap kepala daerah justru membingungkan masyarakat. Dalam pernyataannya sebelumnya, Bupati menyebutkan bahwa kondisi pasokan LPG aman dan menyalahkan kepanikan masyarakat sebagai penyebab kelangkaan. Namun, pernyataan ini belakangan berubah, dengan munculnya dugaan penimbunan oleh oknum yang hingga kini belum terungkap.
Situasi ini semakin diperburuk oleh lemahnya koordinasi di internal pemerintah daerah. Hadi Tamara menekankan bahwa tidak ada kesamaan informasi antara Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda), dan Kepala Dinas Perdagangan dalam menyampaikan informasi kepada publik. “Setiap hari ada statemen berbeda yang muncul di media. Ini menunjukkan kurangnya koordinasi yang jelas di dalam organisasi pemerintah daerah. Jangan sekadar asal bicara jika tidak didukung oleh data dan tindakan yang konkret,” tegas Hadi.
Upaya Pengawasan yang Terlambat
Meskipun pemerintah daerah telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi pendistribusian LPG di Lombok Timur, langkah ini dinilai oleh ALPA terlambat dan berpotensi tidak efektif. Tanpa adanya perbaikan signifikan dalam sistem distribusi dan pengawasan, masalah kelangkaan LPG akan terus berulang, dan masyarakat akan terus menjadi korban.
- Distribusi LPG yang tidak teratur
- Kurangnya pengawasan yang efektif
- Kebijakan yang tidak tepat sasaran
- Ketidakpastian informasi di publik
- Minimnya transparansi dalam proses distribusi
ALPA menekankan bahwa akar masalah sebenarnya terletak pada sistem distribusi yang amburadul dan pengawasan yang lemah. Tanpa adanya pembenahan yang serius pada kedua aspek ini, masalah kelangkaan akan terus berulang, merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan haknya.
Komitmen ALPA untuk Mengawasi Isu Ini
ALPA Lombok Timur tidak akan berhenti pada rapat yang tidak menghasilkan solusi. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal isu ini hingga tuntas. Aliansi ini juga akan memantau kinerja satuan tugas (satgas) yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah agar tidak hanya menjadi formalitas tanpa hasil yang nyata.
“Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Kami tidak akan diam. Kami akan terus mengawasi, mengawal, dan menekan hingga persoalan ini benar-benar diselesaikan,” tegas Hadi Tamara.
Ujian Berat bagi Pemerintah Daerah
Situasi ini adalah ujian serius bagi pemerintah daerah. Di tengah krisis yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat kecil, publik kini menunggu tidak hanya sekadar pernyataan, tetapi tindakan nyata yang terukur dan berpihak kepada rakyat.
Krisis kelangkaan LPG ini menuntut adanya langkah-langkah konkret dari pemerintah daerah. Dengan demikian, diharapkan ada kebijakan yang lebih tepat dan pengawasan yang lebih ketat agar masalah ini tidak terulang di masa mendatang. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan akses yang layak terhadap kebutuhan pokok mereka.
