Komisi D DPRD Sumut Tegaskan Pengawasan Ketat Proyek Jalan Rp 238 Miliar di Paluta

Dalam upaya menjaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, Komisi D DPRD Sumatera Utara menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap tiga proyek jalan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta). Peringatan ini disampaikan untuk memastikan bahwa pengawasan bukan hanya formalitas, tetapi sebuah keharusan guna mencegah terulangnya kasus-kasus korupsi yang pernah menodai proyek serupa di lingkungan pemerintahan provinsi.

Urgensi Pengawasan Proyek Jalan di Paluta

Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Sibarani, menekankan bahwa pengawasan yang kuat sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran yang sama seperti sebelumnya. Ia menyatakan, “Pengawasan harus dilakukan dengan ketat agar masalah korupsi yang pernah terjadi pada proyek jalan di Paluta tidak terulang kembali.” Pernyataan ini mencerminkan komitmen untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proyek-proyek pemerintah.

Partisipasi aktif dari masyarakat juga dianggap penting dalam proses pengawasan. Timbul mengajak semua pihak untuk berkontribusi, karena dengan keterlibatan berbagai elemen, peluang terjadinya penyimpangan bisa diminimalisir. “Semua pihak harus ikut terlibat dalam pengawasan, termasuk masyarakat,” tegasnya.

Sejarah Kasus Korupsi di Proyek Jalan

Pentingnya pengawasan ketat tidak bisa dilepaskan dari latar belakang sejarah proyek jalan di Paluta yang pernah terjerat dalam kasus korupsi. Kasus ini melibatkan pejabat dari Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut, termasuk nama-nama seperti Topan Ginting. Dengan adanya pengalaman pahit ini, Komisi D bertekad untuk menerapkan sistem pengawasan yang lebih efektif dan berfokus pada pencegahan.

Penerapan Pengawasan yang Maksimal

Komisi D berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, bahkan dengan pendekatan langsung di lapangan. Timbul mengungkapkan, “Kami akan melakukan pengawasan lebih intensif sesuai dengan tupoksi kami. Ini penting untuk menghilangkan citra negatif terkait proyek pembangunan di Pemprov Sumut.”

Dia juga menyoroti pentingnya para kontraktor untuk belajar dari kesalahan masa lalu dan menjalankan proyek sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan proyek-proyek tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan tanpa ada kendala yang berarti.

Detail Proyek Jalan di Paluta

Pemerintah Provinsi Sumut telah menyelesaikan proses tender untuk tiga paket proyek jalan di Paluta dengan total anggaran mencapai Rp 238,8 miliar yang bersumber dari APBD 2026. Proyek ini mencakup tiga ruas jalan, antara lain:

• Ruas Sipiongot-Batas Tapanuli Selatan (Tolang) senilai Rp 72 miliar
• Ruas Sipiongot-Batas Labuhanbatu senilai Rp 96 miliar
• Ruas Hutaimbaru-Sipiongot senilai Rp 70,8 miliar

Proses Tender dan Pemenang Proyek

Seluruh proyek ini menggunakan skema tender pascakualifikasi dengan sistem penawaran harga terendah. Dari data yang diperoleh, nilai penawaran pemenang untuk ketiga paket tersebut hanya berbeda sedikit dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Paket senilai Rp 72 miliar dimenangkan dengan penawaran sekitar Rp 70,5 miliar, sementara paket Rp 96 miliar dimenangkan dengan penawaran sekitar Rp 94,3 miliar. Untuk paket Rp 70,8 miliar, pemenangnya menawarkan sekitar Rp 69 miliar.

Selisih antara harga penawaran dan HPS hanya berkisar antara 1,6% hingga 2,4%, yang tergolong minim, terutama mengingat banyaknya peserta tender yang berjumlah puluhan. Menariknya, dua dari tiga proyek tersebut dimenangkan oleh perusahaan yang sama, yaitu PT Sumatera Pioneer Building Material, sedangkan satu paket lainnya dimenangkan oleh PT Zhafiara Tetap Jaya.

Harapan untuk Masa Depan

Dengan pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan proyek jalan di Paluta ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan infrastruktur yang berkualitas. Timbul Jaya Sibarani berpesan kepada semua pihak untuk terus menjaga integritas dan transparansi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terjaga.

Proyek-proyek infrastruktur seperti ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga merupakan cerminan dari komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan yang kuat dan dukungan dari semua pihak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.